SATU lembar rangkuman catatan keuangan 13 proyek PT Muara Wisesa Samudra diperlihatkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja pada 2 Mei lalu. Dalam catatan itu, biaya pekerjaan dikelompokkan ke pos kontribusi tambahan proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

Anak usaha Agung Podomoro itu merupakan pemegang izin reklamasi Pulau G seluas 161 hektare atau dikenal sebagai Pluit City. Didampingi pengacaranya, Adardam Achyar, Ariesman diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dalam pembahasan rancangan peraturan daerah reklamasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Selama delapan jam, dia dicecar dengan puluhan pertanyaan oleh seorang penyidik di salah satu ruangan lantai 8 gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Seorang sumber yang mengetahui pemeriksaan itu mengatakan catatan keuangan Muara Wisesa diperoleh penyidik saat menggeledah ruangan bagian keuangan dan akuntansi Agung Podomoro Land di lantai 45, Podomoro City, Jalan S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, 1 April lalu.

Dari penggeledahan itu, termasuk terhadap ruang kerja Ariesman di lantai 46, disita sejumlah dokumen yang dibawa dalam dua kontainer plastik berukuran sedang. Kepada penyidik, Ariesman membenarkan, 13 proyek yang dikerjakan pada 2013-2016 itu kewajiban tambahan proyek reklamasi yang diminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut dia, ada proyek yang sedang dan sudah dikerjakan. ”Hal tersebut akan diperhitungkan ke kontribusi tambahan,” ujar Ariesman, seperti tertulis dalam dokumen hasil pemeriksaan pada 2 Mei lalu, yang salinannya diperoleh Tempo. Laporan itu memuat kontrak 13 pekerjaan Muara Wisesa senilai Rp 392,6 miliar. Total biaya yang sudah dikeluarkan Rp 218,7 miliar. Sedangkan jenis pekerjaan yang digarap antara lain pembangunan dan pengadaan mebel rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pengadaan rumah pompa dan fasilitasnya, serta penertiban kawasan prostitusi Kalijodo.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan kabar tentang temuan lembaganya itu, yang sudah ditanyakan ke Ariesman. ”Sedang didalami apa dasar hukum kebijakan itu. Dari sini kami melangkah,” ujarnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga tidak menyangkal. ”Saya percaya Tempo akurat,” katanya. Adardam membantah pengakuan kliennya tanpa memberikan penjelasan. ”Itu tidak benar,” ujarnya. Adapun General Manager Pemasaran Agung Podomoro Land Alvin Andronicus menampik kabar bahwa sebagian besar dari 13 proyek itu dikerjakan perusahaannya. Ia hanya menyebut pembangunan rusunawa di Daan Mogot yang terkait dengan penerbitan izin reklamasi.

”Itu atas dasar kompensasi sesuai dengan izin,” katanya. Seorang penegak hukum di KPK mengatakan kebijakan penerimaan kontribusi tambahan dari pengembang reklamasi berpotensi menyimpang karena tidak memiliki landasan hukum. Ketentuan ini baru diusulkan dalam Rancang-

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *